
Permenhub No. 39 Tahun 2017 - JDIH BPK RI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
Permen KKP No. 33 Tahun 2021 - JDIH BPK RI
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta …
Permen KKP No. 23 Tahun 2021 - JDIH BPK RI
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan T.E.U. Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 - JDIH …
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.
Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan
JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan T.E.U Indonesia.
Permenhub No. 54 Tahun 2021 - JDIH BPK RI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal T.E.U. Indonesia, Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.
Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
Nov 9, 2021 · Dengan berlakunya peraturan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana prosedur dan syarat administrasi untuk menerbitkan SLO dan SPKP sehingga Kapal Perikanan yang telah memiliki SLO dan SPKP dapat memperoleh layanan akses pemantauan Kapal Perikanan miliknya dan dapat mengetahui Keberadaan Kapal Perikanan miliknya.
- Some results have been removed