Aplikasi Pengaduan Konsumen BPKN. Layanan aplikasi pengaduan online yang dikhususkan bagi konsumen yang tidak memiliki waktu untuk melakukan pengaduan langsung kekantor BPKN-RI. Kunjungi →

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah sebuah badan di Indonesia yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. [3] BPKN mempunyai sejumlah tugas, yaitu:

Di penghujung tahun 2024 ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) sudah melaksanakan Catatan Akhir Tahun. Seiring tugas dan fungsinya BPKN telah mengeluarkan 13 Rekomendasi dan telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi ...

Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di …

Wakil Ketua BPKN RI - Periode VI. Beliau lahir dijakarta tanggal 5 April 1961. Beliau dilantik menjadi Anggota BPKN periode 2024-2027 dan terpilih menj ... Selengkapnya

May 17, 2022 · Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.

Feb 7, 2025 · BPKN memiliki tugas utama untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.

BPKN RI Tinjau Kesiapan KAI Hadapi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem di Stasiun Tawang

surat keputusan ketua bpkn ri nomor 3/bpkn/kep/1/2022 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dan badan perlindungan konsumen nasional