Jul 25, 2024 · Jika diartikan secara sederhana, makna Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 adalah perekonomian negara berlandaskan asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi.

Mar 24, 2016 · Azas kekeluargaan tidak dijumpai di dalam Pembukaan, melainkan terdapat di Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam Penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa ’Terekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”, dan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa:

Aug 11, 2024 · UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 ini menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan gotong royong, di mana kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat diutamakan.

Pasal 33 Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

May 20, 2016 · Article 33 of the 1945 Constitution serves as the basis for Indonesian Economy. It contains the principle of togetherness and brotherhood.

33 UUD 1945 tidak harus digusur, tetapi ditambah ayat-ayat baru, bukan saja karena tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi nasional tetapi juga karena tepat dan benar. Kami mengusulkan berikut ini sebagai upaya amandemen UUD 1945, yang lebih merupakan

Mar 10, 2021 · Pasal 33 UUD 1945 sendiri adalah sendi utama dari landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air. Landasan konstitusional ini juga menjadi peraturan yang membahas kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 UUD 1945 bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Nov 30, 2017 · Dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi karena pasal 33 menyatakan dengan jelas tujuannya, mengatur, atau mengamanatkan siapa menguasai (memiliki) apa, siapa memproduksi dan mengatur asas ...

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pasal 33 UUD 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan harus berperan menggantikan sistem ekonomi masa lalu (Hindia Belanda) yang menganut asas perorangan (individualisme), sebab ketentuan tersebut menjadi sumber hukum tertinggi dalam pembentukan hukum bidang perekonomian.