Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) mengimbau seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan ibadah ...

BPKN RI mencatat jumlah calon jemaah haji Indonesia yang membayar dam via skema resmi masih minim. Padahal, hal tersebut agar ...

jpnn.com - Perwakilan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga memenuhi undangan klarifikasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI terkait isu BBM oplosan pertalite dan ...

KONSULTAN HUKUM - BPKN RI resmi menunjuk Serambi Law Firm sebagai konsultan hukum. Penunjukan ini diumumkan secara resmi di Kantor BPKN RI Jakarta pada Jumat 16 Mei 2025. Hal ini dilakukan dalam ...

jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mengkritisi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali I Wayan Koster Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang memuat larangan ...

SE tersebut melarang produksi dan distribusi air minum kemasan di bawah 1 liter. Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Fitrah Bukhari menjelaskan pelarangan tersebut ...

Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Fitrah Bukhari menjelaskan pelarangan tersebut akan mengurangi variasi produk yang tersedia di pasar. "Dengan adanya ...

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Gubernur Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah memancing reaksi publik. Berdasar SE tersebut, Gubernur ...

Hingga soal tidak adanya opsi refund full tunai dari promotor. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) RI berkomentar mengenai hal ini. Lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada detikcom, Fitrah ...

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka buka suara tentang berbagai isu perlindungan konsumen terkait kasus skincare dalam rapat kerja dengan dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional ...

termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota BPKN serta persoalan anggaran. "Berkaitan dengan permasalahan peredaran skincare abal-abal, kami di Komisi VI DPR RI telah menerima masukan ...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan Komisi VI DPR RI mendukung penguatan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Tanpa memiliki kewenangan, ...