Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) turut menyoroti penunjukan Irjen Polisi Mohammad Iqbal ...

"Dan dia kan ditugaskan, ada penugasan, kami sudah bahas dan bukan di DPD saja, DPR ada, Kemenkes ada, banyak, ini kita juga ...

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Muhammad Iqbal resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) ...

TEMPO.CO, Jakarta - President Joko Widodo (Jokowi) revealed why he has yet signed the Law on the People`s Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), and Regional Legislative Council ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional ...

fter huffing and puffing over the past few weeks, President Joko "Jokowi" Widodo has decided not to sign the new Legislative Institution (MD3) Law, citing public unrest over controversial articles ...

jpnn.com - JAKARTA - Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) melakukan judicial review Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi itu dilakukan untuk untuk ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menepis bahwa revisi Undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, ...

Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2024.