TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk ... Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai tindakan Yandri fatal dan berisiko menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang dilakukan Yandri ...

Sejak menjabat sebagai Menteri Desa, Yandri Susanto beberapa kali terlibat kontroversi mulai dari kop Surat hingga cawe-cawe pemilihan Bupati Serang. TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Desa dan ...

Dalam undangan itu, Yandri mengeluarkan surat dengan kop dan stempel Kementerian Desa PDT untuk menggelar acara tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Selasa (22/10/2024).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyalahkan anak buahnya soal penggunaan kop surat dan stempel kementerian pada acara haul ke-2 ibunya, Hari Santri, dan tasyakuran ...

Namun acara haul ini disorot publik dan berbagai pihak lantaran undangannya menggunakan surat kop Kemendes. Yandri menyebut acara itu tak ada kaitannya dengan pilkada. Diketahui, istri Yandri ...

JawaPos.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia (Mendes PDT) Yandri Susanto, menyebut bahwa polemik penggunaan kop surat kementerian untuk haul ibunya hanya masalah administrasi ...

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang menyebarkan surat undangan kepada kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Serang, Banten, ...

Hal itu buntut dugaan penggunaan kop surat untuk kepentingan pribadi yang dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Penggunaan kop surat itu viral dan mendapat kritikan ...

Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian ... memberikan klarifikasi terkait kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyoroti adanya surat edaran dari Yandri Susanto yang berisikan arahan ...

ditandatangani langsung oleh Yandri. Mahfud menegaskan, acara keluarga seperti haul atau peringatan hari besar agama tidak seharusnya menggunakan fasilitas resmi kementerian, termasuk kop surat dan ...